DONASIONLINE.ID - Negara mungkin tidak akan berjalan tanpa adanya pemerintahan. Lalu bagaimana sih konsep pemerintahan dalam islam? Dalam artikel ini, kita akan membahas prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam serta penerapannya dalam kehidupan nyata.
Prinsip Dasar Pemerintahan dalam Islam
Ada dua prinsip dasar dalam pemerintahan menurut islam yaitu sebagai berikut: Dalam Islam, pemerintahan didasarkan pada beberapa prinsip utama:
Tauhid sebagai Dasar Utama
Prinsip utama konsep pemerintahan dalam Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas tertinggi dalam segala hal. Dalam konteks pemerintahan, ini berarti pemimpin harus berlandaskan pada hukum Allah dan memerintah dengan adil sesuai syariat. Al-Quran menjelaskan prinsip ini dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡـعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡـعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡـتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَـوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰ لِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا ٥٩
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)1 di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”
Kesimpulan dari ayat tersebut adalah telah ditegaskan bahwa pemerintahan yang sah harus berlandaskan pada Al-Quran dan tunduk pada hukum Allah SWT.
Keadilan Sebagai Landasan Pemerintahan
Keadilan adalah prinsip fundamental dalam pemerintahan Islam. Pemimpin diharapkan untuk berlaku adil kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang status, kekayaan, atau suku. Tidak ada sistem piramida terbalik dalam proses pelaksanaan pemerintahannya. Karena berlaku adil itu adalah penerapan hukum serta kebijakan yang tidak memihak. Sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang mengajarkan pentingnya keadilan.
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوَّا امِيۡنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰٓى اَ لَّا تَعۡدِلُوۡا ؕ اِعۡدِلُوۡا هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ٨
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan.”
Dalam sistem pemerintahan, keadilan menjadi kunci utama untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sudah seharusnya pemerintah menegakkan keadilan setegak-tegaknya. Karena agama Islam menekankan pentingnya keadilan dan persamaan bagi semua warga negara, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial.
Praktik Pemerintahan dalam Islam
Praktik-praktik pemerintahan yang sudah seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Syura (Musyawarah)
Salah satu praktik penting dalam pemerintahan Islam adalah syura atau musyawarah. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan secara kolektif, di mana pemimpin mendiskusikan isu-isu penting dengan para ahli dan perwakilan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:
وَالَّذِيۡنَ اسۡتَجَابُوا لِرَبِّهِمۡ وَاَقَامُوۡا الصَّلٰوةَ وَاَمۡرُهُمۡ شُوۡرٰى بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَۚ ٣٨
Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”
Dengan adanya musyawarah, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama bukan atas keinginan pribadi pemimpin.
Tanggung Jawab Pemimpin
Dalam Islam, pemimpin bukanlah seorang penguasa yang absolut, melainkan seseorang yang diberi amanah untuk memimpin dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."
Oleh karena itu, pemimpin dalam pemerintahan Islam harus senantiasa menjalankan tugasnya dengan keikhlasan, kejujuran, dan selalu memperhatikan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi.
Pengelolaan Harta Negara
Salah satu tugas penting dalam konsep pemerintahan dalam Islam adalah pengelolaan harta negara (baitul mal). Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta yang dikumpulkan dari pajak, zakat, dan sumber lainnya digunakan dengan benar untuk kepentingan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan bantuan bagi yang membutuhkan. Dalam hal ini, pemerintah sangat perlu untuk amanah dalam pengelolaan harta negara tersebut. Mereka harus bertindak dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:
۞ اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ
Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya….”
BACA JUGA: Apakah Investasi Saham Halal? Menelusuri Hukum Investasi Saham dalam Islam
Relevansi Konsep Pemerintahan Islam di Era Modern
Meskipun bentuk pemerintahan di dunia Islam saat ini beragam, prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam tetap relevan dan dapat diterapkan. Beberapa negara Muslim telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ini dalam sistem pemerintahan mereka, seperti penekanan pada keadilan sosial, pemberantasan korupsi, dan pembangunan ekonomi yang adil.
Namun, tantangan terbesar dalam menerapkan konsep pemerintahan Islam di era modern adalah menyeimbangkan antara prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan zaman. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang Islam dan kemampuan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip ini dalam konteks modern.
Dalam kesimpulannya, konsep pemerintahan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab dan telah diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan sepanjang sejarah Islam dan tetap relevan di era modern.
Praktik Pemerintahan dalam Sejarah Islam
Konsep pemerintahan dalam Islam telah diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan sepanjang sejarah, mulai dari khilafah, kerajaan, hingga republik. Meskipun bentuk pemerintahannya berbeda-beda, prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam Islam tetap dipegang teguh.
Salah satu contoh praktik pemerintahan yang berhasil dalam sejarah Islam adalah Pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ia juga menjalankan musyawarah dalam mengambil keputusan penting. Hal ini tercermin dalam pernyataannya: "Saya adalah pemimpin kalian, tetapi saya bukan yang terbaik di antara kalian. Jika saya berbuat benar, bantulah saya. Jika saya berbuat salah, luruskanlah saya”.
Contoh lain adalah pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa ini, pusat-pusat pembelajaran dan perpustakaan berkembang pesat, yang menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban Islam pada saat itu.
Konsep pemerintahan dalam Islam menekankan pada keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab pemimpin. Pemerintahan dalam Islam bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab sesuai hukum Allah SWT. Pemimpin yang berpegang pada syariat akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umatnya.